MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) segera membentuk tim penyelamatan dan evakuasi kecelakaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki sistem pendakian di Gunung Rinjani.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Yusron Hadi mengatakan, pembentukan tim ini atas atensi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memperbaiki sistem pendakian di Gunung Rinjani, pasca-insiden terjatuhnya pendaki asal Brazil, Juliana Marins.

"Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan Pak Menhut bersama TNGR untuk membantu pembenahan di Gunung Rinjani," ujarnya di Mataram, Kamis (3/7).

Ia melanjutkan, untuk tahap awal, Pemprov NTB akan melatih 12 orang yang merupakan warga asli Rinjani untuk menjadi tim penyelamat dan evakuasi apabila terjadi insiden kecelakaan di Gunung Rinjani. Tim ini dilatih oleh instruktur-instruktur profesional bersertifikat nasional dan internasional dari anggota Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

"Untuk tahap pertama pelatihan dilaksanakan 10 hari. Pemateri pelatihan ini di bimbing oleh lembaga pelatihan yang tergabung di FPTI," ujarnya.

Selain membentuk tim penyelamat, Pemprov juga akan memperbaiki identitas atau citra ke Gunung Rinjani. Karena selama ini, dalam promosi-promosi terkait Rinjani dipasarkan sebagai tempat trekking atau tempat jalan kaki bukan sebagai tempat mountaineering atau pendakian gunung.

"Nah, terkait branding kita akan perbaiki. Karena naik Rinjani ini bukan seperti naik di bukit-bukit seperti di dalam serial Teletubbies. Tapi pendakian yang membutuhkan keterampilan, keahlian, dan fisik yang prima," tegas Yusron.

Tidak itu saja, mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini menambahkan, di jalur-jalur pendakian juga akan diperbanyak pemasangan rambu-rambu peringatan dan tanda bahaya ,agar para pendaki bisa lebih waspada dan berhati-hati selama melakukan pendakian. Termasuk, juga pendirian pos-pos evakuasi, sehingga memudahkan tim penyelamat ketika terjadi kecelakaan.

Perwakilan apparel olahraga gunung yang juga bagian anggota FPTI Dison mengaku, pihaknya bersama yang lain diminta oleh Gubernur NTB membantu memperbaiki sistem penyelamatan dan evakuasi di Rinjani.

"Sesuai arahan Pak Gubernur kita akan membentuk tim rescue (penyelamat) yang berasal dari warga setempat, mulai porter, guide dan relawan. Mereka ini kita berikan pelatihan dan diberikan sertifikat dengan standar nasional dan internasional di bawah FPTI dan Federasi Pendakian dan Pendakian Gunung Internasional (UIAA) sehingga sistem rescue di Rinjani berkelas internasional," bebernya.

Diharapkan dari mereka yang sudah diberikan pelatihan akan menularkan pada porter dan guide lain di Rinjani, sehingga lebih banyak orang bisa memiliki keahlian penyelamat dan evakuasi semakin baik buat pendakian ke Rinjani ke depannya.

"Dan juga sesuai arahan Gubernur NTB, jalur-jalur pendakian diperbaiki, sehingga mendukung proses kelancaran evakuasi. Jangan tim penyelamat sudah bagus tapi jalur-nya belum bagus, termasuk ada disiapkan pos yang nantinya bertugas," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan pendiri FPTI sekaligus pendiri Vertikal Rescue Indonesia Haris Sulistianto yang menegaskan tim penyelamatan dan evakuasi yang dibentuk akan berjumlah 30 orang. Namun di tahap pertama yang dilatih sebanyak 12 orang.

Nantinya tim yang dibentuk ini berada di luar SAR, namun tugas mereka sifatnya membantu tugas-tugas lembaga pemerintah seperti SAR.

"Jadi kita bukan buat Basarnas swasta. Tapi kita membantu sifatnya. Karena tugas Basarnas sudah berat ngurusi semua musibah kecelakaan di Indonesia. Jadi sebelum SAR datang kita sudah lebih awal, makanya kenapa itu anggotanya harus orang Rinjani, supaya mereka lebih dulu datang memberikan bantuan," ucapnya.

Menurutnya, secara geografis Gunung Rinjani memiliki jalur yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus untuk bisa mendaki. Juga diperlukan pemasangan tali-tali pengaman di setiap titik pendakian.

Hal ini untuk mempermudah upaya penyelamatan cepat. Selain itu juga harus dibuatkan rambu-rambu yang jelas.

"Kenapa di Rinjani banyak kecelakaan karena terlalu indah, sehingga banyak orang (wisatawan) yang ingin ke Rinjani, karena itu untuk yang pemula sebetulnya tidak disarankan naik ke Rinjani, kalau pun bisa harus ada latihan mulai fisik dan lain-lain untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan," pungkasnya.

Evaluasi SOP
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Basarnas menegaskan segera mengevaluasi secara total Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pendakian gunung. Hal ini guna meminimalkan risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan para pendaki.

Wacana evaluasi SOP itu adalah respons pemerintah atas insiden pendaki asal Brasil, Juliana Marins (27), yang dilaporkan hilang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (21/6). Setelah lima hari pencarian pendaki pemula tersebut baru berhasil ditemukan meninggal dunia di dasar jurang berbatu, sekitar 600 meter di bawah jalur pendakian.

Kepala Basarnas Mohammad Syafi'i saat ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan, evaluasi itu perlu dilakukan secara cepat untuk memperkuat kemampuan tim SAR gabungan di seluruh wilayah, sehingga Basarnas akan melibatkan lebih banyak unsur dalam setiap pelatihan agar mereka memahami prosedur penanganan kedaruratan di medan pendakian.

"Ke depan yang kita mau tingkatkan adalah kemampuan potensi SAR. Kita sudah berjalan, sinergitas di lapangan cukup bagus, tapi perlu kolaborasi lebih baik lagi," kata Syafi'i.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pun mengatakan, pihaknya serius melakukan evaluasi total prosedur keamanan dalam pendakian gunung di kawasan taman nasional. Ia menginginkan adanya perbaikan di wilayah taman nasional khususnya yang digunakan untuk pendakian.

“Saya ingin ada perbaikan di taman nasional. Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan taman nasional untuk pendakian,” ujar Menhut Raja Antoni.