JAKARTA - Pemerintah akan lebih fokus pada jaminan sosial dan jaminan kecelakaan kerja para mitra pengemudi ojek daring/online (ojol), menyusul digelarnya aksi unjuk rasa pada Selasa (20/5). Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

“Concern (perhatian) yang mendesak saat ini adalah bagaimana mitra pengemudi ojol bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kecelakaan kerja. Nantinya (kajian dan diskusi ini) akan berujung ke regulasi yang kita masih on process (berjalan),” kata Menaker Yassierli dikutip dari Antara.

Hari ini, ribuan pengemudi ojol melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta.

Demo ini disebut menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online dengan tuntutan pertama meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI/Permenhub PM Nomor 12 tahun 2019, Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, Menaker mengatakan pihaknya mendengarkan aspirasi dan menaruh perhatian kepada para pengemudi transportasi berbasis aplikasi ini.

“Kami dari Kemnaker sangat concern. Sesuai dengan amanat dari konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk berikan penghidupan yang layak. Itu menjadi concern kami,” kata Menaker.

“Terkait dengan dinamika saat ini, kita lihat nanti, karena (terkait besaran komisi atau potongan biaya aplikasi) tidak se-sederhana (nilainya) sekian persen, dan sebagainya,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa penerapan tarif dan/atau komisi ojol tidak berada di ranah Kemnaker.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk melakukan diskusi dan kajian mendalam terkait dengan kondisi transportasi berbasis aplikasi yang dinamis ini.

“Ada banyak pendapat terkait (status) mitra atau pekerja. Kita harus benar-benar melakukan telaah yang mendalam. Diskusi-diskusi itu menjadi sangat dinamis nantinya,” kata Menaker.