JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkongsi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkait ketahanan pangan. Khususnya pengadaan komoditas beras bagi Jakarta. 

"Kerjasamanya pengadaan beras untuk Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Kutawargi, Karawang, Jawa Barat, Selasa (6/5).

Pramono menjelaskan, kerja sama iu dilakukan karena Karawang memiliki luas sawah 88 ribu hektare, sementara Jakarta hanya 400 hektare.

“Sementara kebutuhan Jakarta per hari itu kurang lebih 2.500 ton beras. Untuk itu maka Pemprov Jakarta harus melakukan kerja sama yang produktif, yang saling menguntungkan dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil, salah satunya adalah Karawang,” kata Pramono.

Oleh karena itu, Pramono pun meminta kepada Food Station Tjipinang Jaya untuk bisa meningkatkan kerja sama dengan Pemkab Karawang.

“Di Karawang ini yang sudah dikerjasamakan kurang lebih 600 hektar, saya meminta kalau memang bisa ditingkatkan, mohon kepada jajaran Food Station untuk bisa dilakukan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengakui, nota kesepahaman itu, hanya untuk sekitar hampir 600 hektare (sawah) yang akan dikerjasamakan. Namun, ia juga menyatakan kesiapan daerahnya jika luasan sawah akan ditingkatkan.

"Tadi juga instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa lima kali lipat, 3.000 hektare, kami siap. Alhamdulillah, kami memiliki lahan sawah kurang lebih sekitar 88 ribu hektare,” kata Aep.

Aep pun menyampaikan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Food Station Tjipinang Jaya.  Dia berharap, kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

Pramono dan Aep belum merinci kerja sama itu.

Bentuk Kerja Sama
Beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI dengan sejumlah daerah, khususnya Pemkab Karawang, memang sudah mengadakan kerja sama ketahanan pangan, khususnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya.

Data yang dihimpun menyebutkan, bentuk kerjasamanya, terbagi dalam tiga pola. Pertama, kontrak farming dan budidaya padi. Ini terjadi sejak 2019, PT Food Station telah menjalin kerja sama dengan Koperasi Produsen Hurip Tani Mandiri di Karawang dalam bentuk kontrak farming.

Kemudian, pada 2022, kerja sama ini mencakup lahan seluas 700 hektare untuk program standby buyer dan 100 hektare untuk program budidaya padi varietas Ciherang di Desa Tanjung Pura, Karawang Barat

Untuk diketahui, kontrak farming adalah sistem kerja sama antara petani dan pihak pembeli (seperti perusahaan, koperasi, atau BUMD) berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut mengatur: jenis komoditas yang ditanam atau diproduksi petani, kualitas dan kuantitas yang harus dipenuhi, harga beli yang disepakati sebelumnya dan waktu panen dan pengiriman, serta terkadang dukungan input produksi seperti benih, pupuk, teknologi, atau modal.

Kedua, panen bersama dan pendampingan teknologi. Ini terjadi pada Desember 2023, kala PT Food Station bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan PT Buana Tani Berkah melakukan panen padi di lahan seluas 164 hektare di Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, KarawangKerja sama ini mencakup pembiayaan pupuk non-subsidi, obat pertanian, tenaga kerja, serta pendampingan dalam implementasi teknologi pertanian yang baik (good agriculture practice). Hasilnya, produktivitas meningkat dari rata-rata 6,2 ton per hektare menjadi 6,8 ton per hektare .

Ketiga, penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan. PT Food Station mendorong penggunaan pupuk organik seperti extragen dan komsah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Tujuannya, meningkatkan produktivitas dari lima ton menjadi 7–8 ton per hektare serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Sidoarjo
Selain Karawang, sejatinya Pemprov DKI Jakarta juga sudah memperkuat kerja sama dengan sejumlah daerah produsen pangan. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sebagai langkah strategis, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan pendekatan business to business (B to B), yang dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (1/2) lalu.

Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman padi serta penyerahan sar"ana pertanian di Dusun Semampir, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

Teguh menyebutkan, skema ini kerja sama bukan hanya sebatas distribusi pangan saja, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani untuk meningkatnya kesejahteraan.

Dalam hal ini, petani dan Pemkab Sidoarjo mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar yang akan berdampak baik untuk warga Sidoarjo.

Menurut Teguh, Jakarta saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat keterbatasan lahan produksi. Sebesar 98 persen kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain.

"Saat ini, luas lahan pertanian di Jakarta hanya sekitar 400 hektare, sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan," kata Teguh.

Karena itu, Teguh menegaskan, kerja sama ini tidak hanya menguntungkan Jakarta dan Sidoarjo saja, tetapi juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi nasional. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD bidang pangan bekerjasama dengan daerah yang memiliki surplus produksi sehingga manfaat dari sinergi ini dapat dirasakan oleh semua pihak.

"Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dengan bentuk kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang," pungkasnya.