SAMARINDA - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan, hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah siap digunakan. Setidaknya untuk menampung pemindahan ASN tahap awal.

"Prinsipnya untuk pemindahan ASN, OIKN sudah siap untuk memberikan pelayanan," ujar Bimo di Samarinda, Selasa (6/5).

Koordinasi intensif terus dilakukan OIKN dengan Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak pengembang perumahan dan permukiman untuk memastikan kelancaran proses ini. Ia menambahkan, waktu dan tahapan pemindahan ASN dibahas lebih lanjut dengan perwakilan kementerian dan lembaga terkait, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Bimo menjelaskan, kesiapan hunian ini didukung oleh ketersediaan rumah susun (rusun) ASN yang sebagian telah berfungsi dan akan terus bertambah.

"Rumah susun ASN sebagian sudah fungsional, mudah-mudahan Juni ini bertambah lagi jumlahnya karena ada kontrak yang selesai di bulan Juni," serunya.

Lebih lanjut, Bimo menyampaikan, kendala administrasi terkait proyek Kementerian PU yang sempat terhambat kini telah diselesaikan. Mengenai kapasitas hunian, Bimo mengungkapkan, saat ini tersedia 47 tower rusun ASN. Setiap tower memiliki 60 unit, dan setiap unit dirancang dengan tiga kamar tidur.

Selain hunian, Bimo juga menyinggung kesiapan kantor kementerian koordinator (kemenko).  "Kalau yang kantor Kemenko 1, 2, 3, dan 4, semoga semuanya tahun ini sudah siap untuk bisa beroperasi atau dapat difungsikan," ungkapnya.

Saat ini, OIKN masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terkait waktu pasti pemindahan ASN ke IKN. Meskipun demikian, Bimo memastikan, OIKN telah mempersiapkan segala fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk para ASN.

Anggaran Dibuka
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai sekitar Rp10 triliun lebih telah dibuka dan pekerjaan untuk membangun infrastruktur segera dilanjutkan. Pernyataan tersebut disampaikan Basuki saat konferensi pers daring mengenai pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8), yang akan diadakan di IKN pada 1–3 Agustus 2025.

“Pada tanggal 15 April ini, kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU (Pekerjaan Umum) dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun sekian untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Basuki.

Basuki menyampaikan, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun lima tower rusun tambahan yang akan digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut Basuki mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pertama sebesar Rp3,4 triliun untuk Otorita IKN, yang sebelumnya juga diblokir, sudah dibuka, dan ada beberapa paket pekerjaan yang sudah ditenderkan.

“Nanti pertengahan Mei, harapan kami sudah ada penandatangan kontrak untuk jalan-jalan di kawasan. Dari 1A, KIPB 1A, 1B, 1C, yang di kawasan yang belum dikerjakan oleh pekerjaan sebelumnya, (akan) dikerjakan oleh Otorita sebesar Rp3,4 triliun,” ucapnya.

Otorita IKN, sambungnya, juga akan memulai pekerjaan tender untuk menata kawasan Sepaku agar tidak kumuh. Setelah penandatangan kontrak tender-tender tersebut, OIKN, akan akan melanjutkan pelelangan tender untuk membangun lembaga yudisial dan legislatif.

Selain itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang merupakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total Rp132 triliun yang berasal dari investor dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia dan China.

“Saya kira dengan kegiatan-kegiatan itu, saya optimis untuk bisa merampungkan. Kalau kegiatan fisik, saya kira tidak terlalu rumit saat sudah ada programnya dan kita tinggal melengahkan dan kita bisa kerjakan, tinggal kita awasi,” tegasnya.