JAKARTA - Indonesia dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sepakat untuk terus memperkuat kerja sama strategis dalam menciptakan dunia kerja yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pekerja yang tertinggal. Setiap kelompok, termasuk penyandang disabilitas, pekerja informal, dan pekerja sektor digital, harus mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dikutip dari Antara, Rabu (11/6).

Dalam pertemuan Menaker dengan Direktur Jenderal (Dirjen) ILO Gilbert F Houngbo di sela Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, itu, Yassierli menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Lalu meningkatkan kesejahteraan pekerja, melindungi hak-hak buruh, serta membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman," ujar Menaker.

Pemerintah Indonesia, lanjut Yassierli, tengah memperkuat layanan ketenagakerjaan berbasis inklusi, pelatihan vokasi, dan upaya formalisasi bagi kelompok pekerja rentan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga berkomitmen menjawab tantangan ekonomi digital dengan memastikan pekerja platform mendapatkan perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hak-hak dasar lainnya.

Menaker juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

Ia mengatakan pemerintah tengah menyusun dan mengembangkan standar nasional yang dapat digunakan untuk mencegah risiko penularan virus, bakteri, atau zat biologis lainnya di lingkungan kerja.

Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, sebagai bagian dari pendekatan tripartit yang inklusif dan berbasis risiko.

"Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi fondasi dalam menciptakan tempat kerja yang produktif dan berkelanjutan," ujarnya.

Menaker juga menyampaikan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia kerja.

Untuk itu, Indonesia mengajak ILO berkolaborasi dalam penyusunan panduan, pembelajaran global, serta penguatan kapasitas nasional agar transformasi digital dapat memberikan manfaat optimal bagi pekerja dan pelaku usaha.

"Kami ingin memastikan bahwa regulasi, perlindungan, dan pelatihan tenaga kerja bisa berkembang seiring dengan teknologi," kata Yassierli.

Sementara itu, Gilbert Houngbo pun menegaskan Indonesia merupakan mitra strategis dalam mendukung agenda kerja layak dan keadilan sosial global.

"Indonesia adalah negara anggota yang sangat strategis bagi ILO, dan kami menyambut baik semangat kolaboratif dalam memperkuat dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Houngbo.