JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83 ribu orang atau 1,11% dibandingkan Februari 2024. Kepala BPS Amelia Adininggar Widyasanti menyatakan, peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang, sehingga totalnya menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025.

Amelia menerangkan, angkatan kerja mencakup individu yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan atau menganggur. “Namun, dari jumlah angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Amelia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan penduduk yang bekerja per Februari 2025 juga mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. Mayoritas penambahan pekerja ini berada pada status pekerja penuh yang mencapai 96,48 juta orang atau bertambah 3,21 juta orang dibandingkan Februari tahun lalu.

Diikuti pekerja paruh waktu sebanyak 37,62 juta orang atau naik 820 ribu orang. Sementara itu, fenomena setengah pengangguran menurun menjadi 11,67 juta orang.

Kemudian, BPS melaporkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan meningkat menjadi 70,60%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi yakni 84,34% dibandingkan TPAK perempuan 56,70%. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional menurun tipis menjadi 4,76%, tetapi TPT laki-laki justru mengalami kenaikan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, sekaligus mencatatkan peningkatan jumlah pekerja tertinggi. Namun, proporsi pekerja informal justru mengalami kenaikan tipis menjadi 59,40% dari total pekerja.

Adapun dominasi pekerja dengan tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) masih terlihat, meskipun proporsinya menurun dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan Diploma IV ke atas meningkat.

BPS mencatat penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 216,79 juta orang pada Februari 2025, meningkat 2,79 juta orang dari Februari 2024. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat sebanyak 153,05 juta orang, bertambah 3,67 juta orang dalam setahun terakhir.

Untuk diketahui, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi pada awal tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah PHK pada Januari-Februari 2025 mencapai 18.610 orang, meningkat hampir 460 % dibandingkan Januari 2025 yang tercatat 3.325 orang ter-PHK.

Sarjana Menganggur
Sebelumnya, Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti masalah pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

Menurut dia, upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

"Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran," kata Bamsoet.

Dia mengatakan bahwa fenomena 'sarjana menganggur' masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

"Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia, menurut dia, masih di bawah standar kebutuhan hidup layak.

Meskipun banyak perusahaan telah menerapkan upah minimum, dia menyampaikan bahwa masih ada kesenjangan signifikan antara kebutuhan hidup layak dan penghasilan pekerja.

"Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, lebih dari 40 % pekerja di sektor informal masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup yang layak," kata dia.

Dia mengatakan, masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Pasalnya jika tingkat pengangguran tinggi, maka banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, menurut dia, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

"Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan," tandasnya.