JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,43 triliun pada APBD 2024 merupakan angka yang besar. Ini karena pengeluaran belanja yang ditekan.

"Pengeluaran pembiayaan juga ditekan ini mengakibatkan SiLPA DKI cukup besar," kata Rano Karno di Jakarta, Kamis (17/4).

Rano mengatakan, dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta, dari APBD 2024 dengan pencapaian dari rencana pendapatan daerah mencapai 97% dari rencana Rp72,44 triliun. Pencapaian itu kata Rano, bagi pemerintah daerah sudah cukup baik meskipun tidak tercapai 100%.

Rano melanjutkan untuk realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92% dan itu terbilang bagus, meskipun terdapat SiLPA Rp4,43 triliun. "Realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92% itu excellent (luar biasa)," kata Rano.

Sebelumnya, APBD Perubahan DKI tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp85,47 triliun, naik 4,60% dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun. Perubahan APBD DKI 2024 untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp75,22 triliun atau naik sebesar 3,83% dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 Rp72,44 triliun.

Ia menambahkan, adanya sejumlah rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesejahteraan dan lainnya akan dikerjakan secepat mungkin.

"Semua rekomendasi yang dijawab yang diberikan kepada kami itu sebetulnya dari bagian program yang memang sedang kami siapkan," tuturnya.

APBD 2025
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025, agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terealisasi sesuai jadwal.

"Kami akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani.

APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214 sebelumnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 28 November lalu.

DPRD DKI kemudian berencana membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 13 Desember mendatang.

“Nanti Jumat akan kami bahas dalam rapat,” ujar Rany.

Dia memastikan APBD 2025 dipergunakan sebaik-baiknya untuk program yang bermanfaat bagi warga Jakarta.

Sebelumnya, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah membacakan hasil rekomendasi dari pembahasan Raperda tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan Jumat 22 November 2024.

Yakni, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meningkatkan sarana prasarana tenda pengungsian.

Lalu, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus panitia pangan bersubsidi.
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani dan menertibkan aset-aset daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tingkatkan kolaborasi pemanfaatan hasil olah sampah dengan berbagai pihak.

Sedangkan Komisi E DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mempermudah akses warga untuk mendapat layanan kesehatan