JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Bank DKI perlu memprioritaskan perbaikan keamanan dan mitigasi risiko, untuk mencegah gangguan sistem layanan kembali terulang di masa mendatang. 

"Yang perlu menjadi prioritas perbaikan keamanan, khususnya di IT-nya dan mitigasi risiko serta juga adanya tim cepat tanggap untuk siaga kalau ada insiden-insiden seperti ini, khususnya untuk insiden siber," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia dalam Rapat Kerja di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (10/4).

Bank DKI diketahui mengalami gangguan sistem layanan pada 29 Maret 2025 yang mengakibatkan nasabah tak bisa melakukan transaksi keuangan. Kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya.

Francine meminta Bank DKI segera menyelesaikan masalah tersebut termasuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memulihkan layanan.

"Ini sudah hampir dua minggu tolong segera bisa diselesaikan, koordinasi secepatnya dengan Bank Indonesia dan OJK bagaimana memulihkan layanan dan juga memulihkan kepercayaan masyarakat untuk tetap menggunakan Bank DKI," kata dia.

Di sisi lain, sambung dia, Bank DKI perlu memperbaiki komunikasi publik mereka. Ini mengingat minimnya komunikasi Bank DKI pada nasabah selama insiden gangguan layanan terjadi.

"Dalam dua minggu insiden ini komunikasi atau penjelasan pada masyarakat, pada publik ini minim. Bahkan beberapa kali harus kami ingatkan bagaimana update-nya, bagaimana penjelasan ke masyarakat," ujarnya.

Hal lain yang juga menjadi rekomendasi atau usulan yakni dilakukannya audit baik secara internal maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan OJK. Penguatan audit internal pun dinilai perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa ke depannya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan terus melakukan perbaikan layanan terutama mobile banking dan memastikan laporannya hari ini rampung.

"Hari ini kami tuntaskan, tadi sudah dapat konfirmasi hari ini selesai untuk laporan forensik. Nanti kami teliti terlebih dahulu sebelum kami rilis," kata dia.

Agus juga berjanji akan memperbaiki komunikasi publik tim dengan nasabah. Selain itu, pihaknya sudah melakukan audit internal dan juga menjalani audit eksternal.

"Kami laporkan hari ini tadi sudah entry meeting dengan OJK dan kami laporkan juga hari ini tim dari Bareskrim, ada tiga tim sudah masuk juga di kami," tuturnya.

Direktur IT Dicopot
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono dicopot karena permasalahan layanan di bank tersebut sudah terjadi tiga kali dan kejadiannya hampir serupa.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali. Dan kejadiannya hampir serupa. Dimana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik," kata Pramono saat dijumpai di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Sementara itu, jabatan Direktur IT kini diisi oleh Direktur Umum Agus Haryoto Widodo dan mulai berlaku sejak kemarin (8/4). Dia mengungkapkan ada kebocoran (dana), tetapi tidak disebutkan besaran nominalnya. "Terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI," serunya. 

Karena kejadiannya sudah tiga kali, kata Pramono, maka dirinya memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri.

"Dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional. Nanti biar disebutkan oleh direksi Bank DKI. Untuk melakukan audit, tracing, monitoring. Kemana saja," imbuhnya.

Nanti selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. "Karena yang namanya apapun tentang jejak digital uang lari kemana saja. Dalam sistem sekarang pasti kelihatan," ucap Pramono.

Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, Bareskrim Polri telah menerima laporan dari Bank DKI. “Benar, pada 1 April kami telah menerima laporan dari pihak Bank DKI,” tuturnya. 

Terkait substansi laporan dan subjek yang dilaporkan, dia masih belum bisa membeberkannya. Kendati demikian, dirinya memastikan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti. “Saat ini, pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” cetusnya. 

Sebelumnya, dalam rapat tertutup bersama Bank DKI, Selasa (8/4), Pramono meminta Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono dibebastugaskan sebagai buntut terjadinya masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu. Nasabah Bank DKI sendiri mengeluh tak bisa melakukan transaksi online sejak malam takbiran Idulfitri 1446 Hijriah atau 30 Maret 2025.

Bank DKI Jakarta sendiri memastikan, tidak ada serangan peretas atas gangguan sistem perbankan sejak 29 Maret 2025 dan dipastikan semua dana nasabah aman. "Dari evaluasi yang dilakukan Bank DKI, kami sudah memeriksa mendalam belum ada indikasi serangan hacker," kata Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo.

Agus memastikan, tidak ada kesengajaan dalam gangguan sistem perbankan yang terjadi sejak 29 Maret 2025 itu. Ia menjelaskan, gangguan sistem perbankan dikarenakan sistem pengamanan internal Bank DKI pada waktu itu secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan.

"Fitur itu sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujarnya.